peraturan bupati tentang perangkat desa. Peraturan Bupati tentang pedoman pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa serta ketentuan jam kerja dinas bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan yang memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pakaian dinas, atribut pakaian dinas, hari kerja dan jam kerja, pembinaan dan pengawasan, ketentuan. peraturan bupati tentang perangkat desa

U. 3. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 76 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gorontalo TA 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5. Tipe Dokumen. desa - tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Pasal 16 (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :. B I KETE TUA UMUM Pasa1 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. - 5 -. Peraturan Bupati (PERBUP) Bentuk Singkat. Peraturan Bupati ini mengatur tentang Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Penutup. 23 Tahun 2014, PP No. BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 10 (1) Dalam upaya efektifitas, efisiensi dan. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor ~, Tahun 2017 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN. 14 Ungaran, Jawa Tengah, 50511 Tlp. 1223 -2- Mengingat : 1. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. bahwa penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa. KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA - DINAS PEMBERDAYAAN mASYARAKAT DAN DESA. Halaman ini telah diakses 659 kali. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Diubah dengan : PERBUP Kab. Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GARUT, Menimbang : a. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49. Halaman ini telah diakses 606 kali. menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian. Judul. Peraturan Bupati No. 2. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2018. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Badan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dongggala tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat desa Kabupaten 12. perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Jenis peraturan. Jenis. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud. 25. 7. TENTANG . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Permendagri SOTK Desa menuntut aturan dari Bupati/Walikota tentang penetapan SOTK Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa selambat-lambatnya harus ada satu tahun sejak Permendagri 84/2016 tentang SOTK Pemerintah Desa diundangkan pada 5 Januari 2016. Desa. Bisa dipastikan bahwa kasus seperti itu terjadi karena Perbup tentang Siltap perangkat sudah diterbitkan Pemda dan belum menyesuaikan dengan PP No. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) ABSTRAK: bahwa perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi guna kesejahteraan masyarakat di desa; bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2015 tentang. Mengingat : 1. tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA. E. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam. 2022/NO. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep No 114 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022. BAB I KETENTUAN UMUM. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Desa T. Peraturan Bupati Lombok Tengah No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. 6 Tahun 2003; UU No. selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang. ABSTRAK:. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. PERATURAN BUPATI SUBANG ' NOMOR: 45 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUBANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang perlu. keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan g. Peraturan Bupati (PERBUP) Bogor No. 2019 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 19 Pejabat Penyelenggara SPM Desa. Peraturan ini mengatur hal-hal berikut, diantaranya ketentuan umum, susunan, kekosongan jabatan, mekanisme pengisian perangkat desa, cuti perangkat desa, sanksi administrasi,. 2016. 19. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Peraturan Perundang-undangan. Halaman ini telah diakses 1068 kali. . 2022. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita. Peraturan Bupati tentang pedoman pakaian dinas dan atribut kepala desa dan perangkat desa serta ketentuan jam kerja dinas bagi kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Pasuruan yang memuat ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pakaian dinas, atribut pakaian dinas, hari kerja dan jam kerja, pembinaan dan pengawasan, ketentuan. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jam Kerja Kantor Desa dan Cuti Kepala Desa dan Perangkat Desa. ABSTRAK: Sehubungan dengan realitas yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka perlu diberikan payung hukum untuk pelaksanaannya sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Perubahan atas Paraturan Bupati Balangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman. Judul. 11 Tahun 2008, Permendagri No. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang. Peraturan Bupati Magelang. 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghaasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas. c. Mohon informasi tentang perbup sumenep yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa sebelum perbup 8 tahun 2020 (untuk panduan pembuatan sk perangkat desa tahun 2016) respon Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa sudah dapat di download di Menu Produk Hukum kami,. 16. 9. Indonesia, Kabupaten Lombok Timur. Perbup Gunungkidul No 18 Tahun 2019 ttg Peraturan Pelaksanaan Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sbgmn tlh Diubah dgn Perda No 8 Tahun 2018. Pasal 18 (1) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi. Permendagri No 83 Tahun 2015 9. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016. 18. ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021, Penggunaan Dana Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa. PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 46 TAHUN 2020. Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pengisian perangkat desa, penjaringan dan penyaringan, mutasi, pengangkatan, biaya, tim fasilitasi tingkat kecamatan, ketentuan llain-lain dan ketentuan penutup. PERBUP. CATATAN: perubahan atas peraturan bupati nias nomor 21 tahun 2021 tentang rencana kerja perangkat daerah kabupaten nias tahun 2022 kabupaten nias tahun 2022 REMUNERASI DALAM BENTUK HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI KABUPATEN NIAS Tipe Dokumen. Peraturan Daerah. Perangkat Desa. Belum Tersedia. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran Pelaporan dan. 6. tunjangan; dan d. Tahun. ABSTRAK: a. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. Mengingat : 1. BABI Judul. Kendal No. 1223 -2- Mengingat : 1. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanan tekhnis. (2 ) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Perubahan Atas Perbup Bojonegoro No. Pada saat Perda ini berlaku, Peraturan Daerah Kab. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang. (024) 6921014, Fax. Jumlah Halaman : 42 HLM; Lampiran : 100 halaman. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. 3, LD. Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa. 9. Badan. Peraturan Bupati ini mengatur tentang mekanisme pengangkatan, penetapan dan pelantikan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, biaya pengangkatan perangkat desa, tim fasilitasi, ketentuan peralihan. Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Alat Pemadam Kebakaran. PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 025 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA. ABSTRAK: bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu. E. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep No 31 Tahun 2020 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. 2021. Bentuk. Penjelasan sebanyak 22. Pasal 3 (1) Perangkat Desa. 1. Status : Berlaku. Peraturan Perundang-undangan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan dan tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan kedudukan, biaya operasional, dan tunjangan kinerja dialokasikan dalam APBDesa. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 15. 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 74 Tahun 2020 Tentang PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN; 06. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. BAB I. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. Tugas penyetaraan 2A sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Kabupaten. PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENJARINGAN, PENYARINGAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK, Menimbang : a. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. dihadiri dan dipimpin oleh Perangkat Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk. Belum Tersedia. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;. 2020. 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Kerja Dan Cuti Pemerintah Desa; 1. STATUS PERATURAN. Situs JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) adalah situs yang berisi kumpulan peraturan-peraturan yang ada di kabupaten pasuruan seperti : peraturan bupati, peraturan daerah, dan keputusan bupatiABSTRAK: bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. Tipe Dokumen. Peraturan Bupati Brebes Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 62); 15. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Tegal Nomor 10 Tahun 2007 dicabut. Peraturan Bupati Tangerang No. han Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor O24 Tahun. E. Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik IndonesiaPERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI MAJENE, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan. ABSTRAK: bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 1. Judul. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur.